Demikian juga di tingkat Provinsi Aceh, angka stunting pada 2022 tercatat 31,2 persen, ditargetkan turun menjadi 23,69 persen pada 2023 dan kembali turun menjadi 19 persen pada 2024.
Nasir mengatakan terdapat tujuh permasalahan yang dicatat pihaknya dalam pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting. Yakni belum optimalnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten dan gampong, khususnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, ketersediaan data yang belum berkualitas, capaian beberapa indikator masih rendah, bahkan ada yang belum di-input ke dalam web monitoring aksi Banda Kemendagri, laporan TPPS Kabupaten belum tepat waktu.
Selanjutnya, juga ditemukan permasalahan di mana intervensi di desa Lokus masih belum optimal, juga tentang Perbup Aceh Utara Nomor 41 tahun 2020 tentang percepatan penurunan stunting belum direvisi sesuai dengan Perpres Nomor 72 tahun 2021. Selain itu, kunjungan Balita ke Posyandu belum maksimal, rata-rata jumlah Balita yang hadir ke Posyandu sekitar 75 persen.
Rakor dan evaluasi percepatan penurunan stunting tersebut turut dihadiri oleh Plh Sekdakab Aceh Utara Drs Adamy, MPd, Asisten I Dayan Albar, SSos, MAP, Asisten II Ir Risawan Bentara, MT, Ketua TP-PKK Aceh Utara Ny Awirdalina Mahyuzar, Kepala Dinas PMPPKB Fakhruradhi, SH, MH, Kepala Dinas Kesehatan Amir Syarifuddin, MKes, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Syarifuddin, ST, Kadis Sosial PPPA Fuad Mukhtar, SSos, Kepala Kantor Kemenag Aceh Utara Drs H Maiyusri, MAg, para Camat, para Kepala Puskesmas, para Koordinator Penyuluh KB Kecamatan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
