Jakarta – baratapost.com | Polri memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak lewat rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, asosiasi pabrik pakan ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Fokusnya jelas: mengawal produksi jagung sekaligus menjaga kesejahteraan petani binaan.
Rakor di Mabes Polri ini juga diikuti gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Polri menilai capaian tahun sebelumnya menjadi fondasi strategi 2026. Indonesia tercatat berhasil memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor pada 2025.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025. Rakor ini untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 lebih baik,” ujar Brigjen Langgeng, Jumat (6/2/2026).
Di sisi hulu, ketahanan pangan jagung diperkuat melalui akses permodalan. Polri menjadi jembatan bagi kelompok tani (Poktan) agar terhubung dengan perbankan lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara.
Implementasinya sudah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis. Petani menerima kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Dari sektor pembiayaan, Himbara menyatakan dukungan penuh. Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyebut pihaknya menyiapkan plafon KUR Mikro pertanian 2026 sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk ekosistem jagung.
Tak berhenti pada modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga mengawal stabilitas harga. Tujuannya agar petani tidak terjebak menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung. Skema ini memberi kepastian harga sekaligus menjaga keberlanjutan produksi.
Pengadaan jagung 2026 oleh Bulog mengacu surat dinas internal dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di Jabar dan Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan jagung ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memutus ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi nasional. Pendampingan manajerial diharapkan membuat petani mampu mengelola usaha dan membayar pinjaman secara berkelanjutan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem jagung pakan ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Brigjen Langgeng memastikan seluruh langkah berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) guna melindungi petani jagung nasional. (AK)
