“Suatu kehormatan besar bagi kita, pada acara ini yang akan menjadi narasumber nantinya salah satunya adalah senator kita yang selama ini selalu menyampaikan aspirasi kita di Senayan, beliau adalah Bapak H. Sudirman (Haji Uma) yang merupakan anggota DPD RI,” kata Dayan.
Untuk itu, Dayan berharap agar peserta dapat memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan kendala atau permasalahan yang ada di gampong-gampong dan kecamatan, misalnya tentang keterbatasan Alokasi Dana Desa/Gampong (ADG) di Aceh Utara. Dengan jumlah gampong 852, jumlah geuchik dan perangkat gampong 7.023 orang, dan ditambah Tuha Peuet dengan jumlah 6.020 orang, saat ini belum mampu untuk sekedar memberikan jerih yang layak, apalagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2019.
“Hal inilah yang kita harapkan kepada Bapak H Sudirman agar dapat menyuarakan permasalahan ini. Karena untuk membangun gampong tentu kita juga perlu memberi jerih/gaji yang layak kepada geuchik, perangkat gampong dan Tuha Peut. Untuk itu, kami harap permasalahan ini dapat menjadi aspirasi disampaikan ke Pemerintah Pusat.”
Anggota DPD RI H Sudirman alias Haji Uma pada kesempatan itu memaparkan tentang fungsi pengawasan oleh DPD RI terhadap pemanfaatan dana desa agar benar-benar optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Haji Uma juga mengungkapkan beberapa indikasi penyalahgunaan dana desa yang umum terjadi, di antaranya kesalahan karena ketidaktahuan (mekanisme), tidak sesuai rencana, tidak sesuai pedoman, juklak, juknis, tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan, penyelewengan aset desa, serta penggunaan dana desa yang kurang efisien untuk bimbingan teknis (Bimtek) aparatur desa di luar daerah.
Acara workshop tersebut dihadiri oleh 125 orang geusyik dalam Kabupaten Aceh Utara, para pendamping desa, para Camat, Kasie PMD Kecamatan, unsur pejabat Forkopimda Aceh Utara, Inspektur Aceh Utara Andria Zulfa, PhD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB Fakhruradhi, SH, MH, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
