Razali juga mengatakan akan menindaklanjuti temuan-temuan lain juga seperti indikasi penyalahgunaan Aset Pemerintah, Kutipan Pajak Pasar Inpres lhokseumawe yang diduga tidak masuk ke PAD dan banyak sekali hal lain.
“Kami juga akan menyampaikan hal ini secara resmi kepada Pj Bupati Aceh Utara, untuk sama-sama menelusuri dugaan-dugaan tersebut,” tandas politisi dari Partai Aceh itu.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aroma korupsi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara semakin menyeruak utama di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dugaan permainan diduga dilakukan Oknum Kabid PAD initial DAH bekerja sama dengan sejumlah anggotanya.
Mereka akrab melakukan manipulasi data wajib pajak. Sektor yang empuk untuk dilakukan penipuan penyetoran yaitu dari pajak galian C, parkir, Reklame, pajak makan minum serta beberapa objek lainnya, sebagaimana pengakuan Sulaiman, salah seorang pengusaha di Aceh Utara kepada wartawan kemarin.
Mengaku Wartawan
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) PAD-BPKD Aceh Utara, DAH yang dikonfirmasi wartawan terkait tudingan adanya manipulasi dan rekayasa pajak PAD enggan berkomentar. DAH lebih banyak bungkam daripada menjawab beberapa pertanyaan wartawan.
Terakhir kepada wartawan, DAH mengaku dirinya adalah juga sebagai wartawan dan anggota salah satu organisasi pers yang ada di Lhokseumawe, namun ketika media ini mengcrosscheck ke organisasi tersebut, DAH bukan lah anggota dari organisasi itu dan tidak terdaftar sebagai wartawan.
“Janganlah dibesar-besarkan, karena saya juga wartawan, ”kata DAH dalam menjawab konfirmasi wartawan.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Penyelamatan Harta Negara (LPHN) Aceh Utara, Putra Iskandar SH meminta Pj. Bupati Aceh Utara mengevaluasi kinerja BPKD utamanya untuk sektor PAD. Hal ini semata-mata untuk penyelamatan PAD Aceh Utara dari kebocoran.
Putra Iskandar pun berjanji akan mengawal hingga tuntas dugaan korupsi yang sudah berlangsung lama ini.LPHN berharap baik itu dari internal Pemkab maupun dari penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini.
