Jakarta, baratapost.com- Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mencopot lima menteri sekaligus pada Senin (8/9/2025). Langkah ini dilakukan hanya kurang dari setahun setelah pelantikan kabinet awal, menandai reshuffle pertama di era pemerintahannya.
Pengumuman ini disampaikan langsung di Istana Negara, dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Reshuffle ini tidak hanya mengganti personel, tetapi juga melahirkan kementerian baru, yang menjadi sorotan utama bagi masyarakat Indonesia.
Dalam konferensi pers pasca-pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa reshuffle ini merupakan hasil evaluasi berkala terhadap kinerja para menteri.
“Presiden melakukan penilaian berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak,” ujar Prasetyo.
Alasan utama yang diungkapkan oleh pihak Istana adalah untuk menyesuaikan arah kebijakan pemerintah dan memperkuat performa kabinet di tengah dinamika politik serta ekonomi nasional yang sedang bergejolak. Secara spesifik, evaluasi ini mencakup kinerja menteri dalam mencapai target-target nasional, seperti pertumbuhan ekonomi dan penanganan isu-isu strategis.
Misalnya, pencopotan Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan diduga terkait dengan kebutuhan percepatan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yang menjadi visi utama Prabowo. Selain itu, beberapa menteri yang dicopot sempat tersandung kontroversi, seperti Abdul Kadir Karding yang viral karena foto bermain domino dengan figur berperkara kasus pembalakan liar, meskipun ia telah memberikan klarifikasi.
Berikut adalah daftar lengkap menteri yang dicopot beserta penggantinya:
- Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/Menko Polhukam): Belum ada pengganti tetap, sementara akan diisi oleh pejabat ad interim. Pencopotan ini menjadi kejutan karena posisi strategisnya.
- Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan): Digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dari Purdue University, AS.
- Abdul Kadir Karding (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI): Digantikan oleh Mukhtarudin.
- Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi): Digantikan oleh Ferry Juliantono. Pencopotan Budi Arie disebut-sebut terkait isu hukum, meskipun belum ada konfirmasi resmi.
- Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga/Menpora): Belum ada pengganti tetap, karena calon pengganti dilaporkan sedang berada di luar kota.
Selain pergantian menteri, reshuffle ini juga menandai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru, yang sebelumnya hanya berstatus badan penyelenggara. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dilantik sebagai menteri, dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri. Langkah ini diharapkan meningkatkan pelayanan haji bagi umat Muslim Indonesia, yang merupakan jemaah haji terbesar di dunia.
Bagi masyarakat Indonesia, ada beberapa hal menarik yang patut diketahui dari reshuffle ini. Pertama, reaksi netizen di platform X (sebelumnya Twitter) sangat masif, dengan topik seperti ‘Reshuffle’, ‘Sri Mulyani’, dan ‘Purbaya Yudhi Sadewa’ menjadi trending topic dengan lebih dari 11.500 tweet. Banyak warganet yang menyambut positif penggantian Sri Mulyani, melihatnya sebagai langkah segar untuk ekonomi, sementara yang lain menyayangkan pencopotan figur berpengalaman seperti Budi Gunawan.
Kedua, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bisa berdampak langsung pada jutaan calon haji, dengan potensi perbaikan sistem kuota dan pelayanan.
Ketiga, reshuffle ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk rotasi cepat, yang bisa memengaruhi stabilitas kebijakan jangka panjang, terutama di sektor ekonomi di tengah tantangan global seperti inflasi dan pertumbuhan. Para pengamat politik menilai ini sebagai sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih dinamis, tapi juga berisiko jika tidak diikuti dengan koordinasi yang kuat.
Reshuffle ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian program-program unggulan seperti makan siang gratis dan peningkatan infrastruktur. Pemerintah mengajak masyarakat untuk mendukung perubahan ini demi kemajuan bangsa. Pantauan lebih lanjut akan dilakukan untuk melihat dampaknya terhadap kinerja pemerintahan.
