Munculnya beberapa galian c liar di sejumlah daerah seperti di kecamatan Nisam, kecamatan Sawang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, kecamatan Langkahan dan beberapa kecamatan lainnya di Aceh Utara diduga peliharaan oknum Kabid PAD, sehingga mereka bebas melakukan kegiatan pengerukan galian C secara ilegal.
Ketua Lembaga Penyelamat Harta Negara (LPHN) Aceh Utara, Putra Iskandar,SH meminta Pj. Bupati Aceh Utara mengevaluasi kinerja BPAKD utamanya untuk sektor PAD. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan PAD Aceh Utara dari kebocoran.
Menurut Putra Iskandar, upaya memperkaya diri oknum Kabid PAD Aceh Utara dengan memanfaatkan jabatannya sudah terpantau lama, namun belum ada yang mengusutnya.
“Ini perlu ada pengusutan baik dari internal Pemkab sendiri maupun dari aparat penegak hukum,” sebut Putra Iskandar, seraya menyebutkan LHPN Aceh Utara tak henti-hentinya memantau kasus ini.
