Lhoksukon, baratapost.com – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Dr. Drs Mahyuzar, M.Si melakukan kunjungan langsung ke lokasi abrasi pantai di Lhok Pu’uk, Kecamatan Seunuddon, Senin (23/9/2024).
Mahyuzar didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir. Jaffar, ST, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Ahmad Faisal ST, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Iskandar, S.STP, M.S.P.
Serta Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara, Asnawi, ST, MSM. Kunjungan mereka juga turut dihadiri Kabid Kesiapsiagaan Ns. Mulyadi, S.Kep, M.Kes, dan perwakilan dari Dinas Kelautan serta Bagian Humas Setdakab Aceh Utara.
Kunjungan tersebut dilakukan guna melihat kondisi terkini dan dampak abrasi yang semakin mengkhawatirkan bagi warga setempat. Dalam kunjungan ini, Pj Bupati didampingi oleh sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Utara.
Pantai Lhok Puuk telah mengalami abrasi yang parah selama beberapa tahun terakhir, mengancam pemukiman warga dan infrastruktur di sekitarnya.
Dalam kunjungannya, Pj Bupati menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah abrasi ini.
“Kita harus segera mengambil tindakan nyata. Ini menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar garis pantai,” ujar Pj Bupati.
Selama peninjauan, Pj Bupati dan para SKPK berdiskusi mengenai solusi jangka panjang yang meliputi pembuatan tanggul pengaman pantai serta penanaman vegetasi yang dapat menahan erosi atau abrasi. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait untuk menangani abrasi ini secara efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati juga berbicara dengan warga setempat untuk mendengarkan langsung keluhan mereka terkait abrasi pantai yang telah merusak beberapa fasilitas umum dan rumah-rumah. Warga berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Aceh Utara dalam menjaga lingkungan pesisir serta melindungi warga dari dampak negatif perubahan iklim dan bencana alam lainnya.
Saat ini, ratusan warga pesisir Aceh Utara yang kehilangan tempat tinggal akibat hantaman gelombang pasang masih mengungsi. Total sebanyak 787 jiwa dari 204 kepala keluarga (KK) harus mengungsi, dengan beberapa di antaranya kehilangan tempat tinggal dan lainnya terdampak banjir rob yang memasuki rumah mereka. (adv)
