Participating Interest (PI) ini didapatkan ketika Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan kegiatan eksplorasi di suatu wilayah kerja (WK) Migas dan ditemukan cadangan migas yang komersial. Ketika suatu lapangan diberikan persetujuan pengembangan, saat itulah ada kewajiban menawarkan PI ke Pemda.
“BUMD Pengelola PI sekarang khusus hanya mengelola PI 10% WK-B dan satu BUMD hanya mengelola satu PI 10%. “Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan juga BUMD Pengelola untuk PI 10% pada WK lainnya nanti,” kata Risawan.
Lanjutnya, rahmat yang kita dapatkan ini bukanlah harta karun untuk digunakan sesuai persepsi kita masing-masing, tapi uang negara yang harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kita harus belajar dari pengalaman daerah lain yang tersandung dengan hukum, akibat ketidaktaatan aturan dalam mengelola PI 10% tersebut. Mudah-mudahan PI 10% ini menjadi rahmat bagi kita semua.
Sementara Dirut PT PGE Andika Mahardika dalam paparannya, antara lain mengatakan pihaknya sedang mengupayakan pencarian cadangan Migas baru di WK Blok B meliputi wilayah Kabupaten Aceh Utara. Saat ini telah dieksplor sebanyak dua sumur baru, dan mulai ditemukan adanya cadangan Migas. Sedangkan satu sumur lainnya akan segera dieksplor untuk memastikan cadangan Migas, sehingga nantinya dapat diketahui seberapa besar cadangan Migas seluruhnya.
Pada kesempatan itu, Andika mengucapkan selamat kepada Pemkab Aceh Utara atas perolehan PI 10 persen.
Dirut PT Pase Energi NSB Zulkhairi dalam sambutannya antara lain mengatakan perjuangan untuk mendapat PI 10 persen dilakukan cukup lama melalui sebuah perjuangan berat sekitar tiga tahun belakangan.
“Kita terus mengupayakan untuk perolehan PI ini, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada,” ungkapnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRK Aceh Utara Arafat, SE, MM, bahwa Aceh Utara hingga saat ini tercata sebagai salah satu daerah dengan penduduk miskin terbanyak. Untuk itu, perolehan PI 10 persen dari pengelolaan Migas diharapkan akan sangat membantu keuangan daerah untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, termasuk mengurangi angka kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Sejak awal kita fokus mengawal proses PI ini, kita terus arahkan agar Komisi III DPRK mengawal hingga tuntas agar PI 10 persen ini dapat menjadi PAD bagi daerah,” kata Arafat.
