Jakarta, Baratapost.com – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe memberikan Sertifikat gratis untuk Aset PWI Kota Lhokseumawe.
Pemberian Sertifikat gratis dari BPN Lhokseumawe diterima Langsung ketua PWI setempat Sayuti Achmad didampingi unsur Pengurus lainnya diantaranya Adlin Syakubar (Bendahara), Jamaluddin (Sekretaris),Sugito Tassan (Wakil Ketua), Murdani,SE (Kepala Sekretariat) dan sejumlah anggota lainnya diruang kerja Kepala BPN Kota Lhokseumawe, Muliadi,S,SiT,M.M beberapa waktu lalu.
Kepada wartawan, Ketua PWI Lhokseumawe, Sayuti Achmad menyatakan pihaknya salut dan mengapresiasi langkah-langkah BPN Kota Lhokseumawe yang cepat memproses Sertifikat hak milik gedung kantor PWI yang terletak di Jl.PWI/Jln.Merdeka Kota Lhokseumawe.
“Tidak sampai sebulan setelah kami serahkan Dokumen-dokumen penting, langsung petugas BPN melakukan verifikasi dan check fisik serta melakukan pengukuran, eh…tiba-tiba sertifikat hak milik PWI Kota Lhokseumawe sudah jadi, dahsyatnya lagi, pihak BPN tidak memungut biaya sepeserpun dalam pengurusan hak milik Organisasi tertua di Indonesia itu,” kata Sayuti Achmad didampingi unsur pengurus PWI Kota itu kepada Wartawan di graha PWI Lhokseumawe.
Menurut Sayuti, Pengurusan sertifikat hak milik aset PWI yang dilakukan PWI Lhokseumawe merupakan petunjuk Lisan ketua Umum PWI Pusat, Hendy CH Bangun dan Sekjen PWI Pusat,Sayid Iskandarsyah. Karena sertifikasi aset Organisasi di seluruh Indonesia merupakan program Utama PWI Pusat.
Bahkan sebelumnya pengurus PWI Pusat usai dilantik langsung audiensi dengan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Jakarta untuk membicarakan sertifikasi aset PWI Seluruh Indonesia.
“Maka berangkat dari sini PWI Lhokseumawe melakukan langkah-langkah untuk mendukung program PWI Pusat tersebut,karena Program PWI pusat adalah amanah yang wajib untuk dilaksanakan di tingkat bawah,” kata Sayuti.
Sementara ketua Umum PWI Pusat,Hendry CH, Bangun kepada Wartawan Rabu (24/4) di Jakarta menyebutkan, PWI Pusat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan PWI di Kota Lhokseumawe-Aceh melakukan sertifikasi terhadap asset PWI.
Semoga apa yang dilakukan PWI Lhokseumawe dapat menjadi contoh tentunya perlu diikuti oleh semua PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/ Kota lainnya di Indonesia.
Disamping program PWI Pusat dan amanah PWI yang telah dilaksanakan PWI Lhokseumawe hari ini,langkah tersebut juga merupakan upaya penyelamatan aset organisasi dari sengketa dengan pihak ketiga.
“Misalnya ada aset yang sebelumnya di hibah dari pihak ketiga ke PWI eh tiba-tiba nilai asetnya sudah tinggi bisa saja nantinya aset tersebut disengketakan oleh pihak yang memberi hibah, tapi dengan sudah bersertifikasi tidak satu pihak pun yang bisa mempersoalkan, karena sudah tercatat sebagai milik PWI Pusat,” kata Hendry CH, Bangun.
Disebutkan, masih banyak asset PWI di sejumlah Provinsi dan kabupaten/Kota di Indonesia yang belum punya sertifikat hak milik,ini perlu disertifikasi agar terhindar dari sengketa di kemudian hari. Hendry tak menampik adanya kendala dengan biaya sertifikasi aset milik organisasi yang begitu tinggi.
“Biayanya kadang-kadang mencapai ratusan juta rupiah, ini perlu dilakukan langkah-langkah pendekatan untuk mencari solusinya sebagaimana yang dilakukan PWI Kota Lhokseumawe,” kata dia.
Diakui Hendry, sejak kepengurusan PWI Pusat dibawah kendali dirinya, baru PWI Lhokseumawe-Aceh yang berhasil mengurus sertifikasi asetnya.
“Saya dapat kabar bahwa biayanya gratis lagi,ini luar biasa.Kita perlu apresiasi Pengurus PWI Lhokseumawe tentunya dibawah koordinasi PWI Aceh,kata Hendry didampingi Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah.
Selain Apresiasi PWI Lhokseumawe, PWI Pusat juga mengapresai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe yang telah membantu PWI, karena dalam PD/PRD PWI disebutkan, semua aset PWI baik di Provinsi maupun kabupaten kota adalah hak milik PWI Pusat dan dikelola serta dirawat oleh PWI setempat.
BPN Lhokseumawe menurut Henry juga telah melaksanakan amanah menteri ATR/BPN yang disampaikan kepada pengurus PWI Pusat dalam kunjungan kerja PWI Pusat ke kantor ATR/BPN beberapa waktu lalu di Jakarta.
