Batu Bara — Baratapost.com | Forum Pemuda Batu Bara (FPBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batu Bara, mendesak aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Box Culvert dan Turap Timbun Perumnas Lima Puluh Tahun Anggaran 2025 yang diduga bermasalah. (9/6/2026)
Ketua FPBB, Ahmad Fatih Sutan, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan yang dinilai layak menjadi perhatian aparat penegak hukum. Salah satunya perbedaan nilai anggaran proyek yang tercantum pada plank sebesar Rp650.110.300 dengan nilai aset yang tercatat mencapai Rp1.010.095.950.
Selain itu, hasil investigasi lapangan FPBB juga menemukan dugaan ketidaksesuaian antara nomenklatur proyek dengan kondisi fisik pekerjaan yang terbangun. Menurut FPBB, perbedaan data anggaran dan dugaan ketidaksesuaian fisik pekerjaan harus dibuka secara transparan kepada publik untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang negara.
“Publik berhak mengetahui apakah proyek ini dilaksanakan sesuai spesifikasi, volume pekerjaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai ada ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tegas Sutan dalam orasinya.
FPBB mendesak Kejaksaan Negeri Batu Bara melakukan pendalaman menyeluruh, termasuk memeriksa dokumen kontrak, RAB, progres pekerjaan, pencairan anggaran, hingga pencatatan aset daerah. Massa juga meminta Kepala Dinas PUPR, PPK, PPTK, kontraktor pelaksana, dan pihak terkait lainnya dimintai keterangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kasubsi Intelijen Kejari Batu Bara, Tommy SH, menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan massa dan akan segera menindaklanjutinya.
“Kami menerima dan menghargai aspirasi masyarakat. Dalam tiga hari ke depan kami akan memanggil dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait untuk mendalami dugaan yang disampaikan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tommy di hadapan massa aksi.
Ia menegaskan, hasil telaah dan perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi.
Aksi FPBB menjadi pengingat bahwa transparansi anggaran, integritas penyelenggara pemerintahan, dan konsistensi penegakan hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat kini menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. (GS)
