Lhoksukon, Barata Post – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus berupaya untuk memulihkan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh dampak kerusakan Krueng Pase. Bagi Ayah Wa (sapaan Ismail A. Jalil) ini merupakan tantangan musim kemarau, bukan sekadar urusan cuaca, melainkan ujian bagi ketahanan ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian.
Di tengah bayang-bayang krisis iklim yang kian nyata, Bupati Aceh Utara mengambil langkah proaktif untuk memastikan wilayahnya tetap menjadi pilar pangan nasional. Langkah strategis ini dimulai dari meja diplomasi kebijakan di Jakarta hingga pengawasan intensif terhadap proyek infrastruktur di lapangan.
Bupati Aceh Utara memahami bahwa tanpa intervensi yang cepat dan terukur, ribuan hektar lahan sawah di Aceh Utara terancam tetap menjadi semak belukar. Untuk itu, Kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau di Jakarta, Jumat (17/4/2026) lalu, menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah.
Di hadapan pejabat kementerian, ia menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah harga mati untuk menjaga stabilitas produksi padi. Menurutnya, forum nasional tersebut adalah kompas untuk menyusun mitigasi bencana di daerah.
“Partisipasi dalam rakornas ini sangat krusial, kami ingin memastikan Aceh Utara tidak hanya siap menghadapi tantangan kemarau, tetapi juga mampu menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat kami,” tegasnya.
Hasil dari koordinasi nasional tersebut harus segera diterjemahkan menjadi aksi nyata. Hal ini mencakup penguatan sistem irigasi, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta pendampingan langsung bagi para petani di masa-masa sulit menjelang musim kering.
Fokus utama Bupati kini tertuju pada pemulihan jaringan irigasi yang sempat lumpuh selama lima tahun akibat rusaknya Bendungan Krueng Pase. Sadar akan keluhan masyarakat di sembilan kecamatan, Bupati mendorong percepatan normalisasi jaringan irigasi sekunder sepanjang 23 kilometer.
Melalui koordinasi intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, proyek ini kini dikebut demi menjawab krisis air yang telah lama menghantui petani. Salah satu terobosan yang dikawal adalah pengalihan fungsi saluran drainase sepanjang 12 kilometer menjadi jaringan penyuplai air sekunder. (advertorial)
