Kutacane, Baratapost.com – Pembatalan Aceh Tenggara menjadi tuan rumah venue Arung Jeram pada pekan olahraga nasional (PON) Aceh-Sumut pada tahun 2024 mendatang, mendapat kritikan dari ketua Ikatan Pemuda Karya (IPK) dr. Pandi Sikel. Dalam penyampaiannya kepada media pada Senin (19/06), ia menyesalkan pembatalan Venue Arung Jeram PON Aceh-Sumut 2024 di Aceh Tenggara.
“Seperti kita ketahui bersama, penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 menjadi kerancuan dalam pemerintah daerah saat ini maupun masyarakat,” kata dr. Pandi Sikel.
Dijelaskan, berdasarkan SK Gubernur Aceh beberapa waktu lalu, bahwasanya venue PON sudah ditetapkan di daerah masing-masing sesuai dengan geografis dan fasilitas daerah masing-masing penyelenggara.
Pemerintah dan masyarakat sudah bersiap-siap dalam menyambut dengan gembira Aceh Tenggara menjadi tuan rumah venue Arung Jeram PON, akan tetapi bahwasanya keputusan yang sudah ditetapkan masih dapat diubah.
“Bagaikan perahu yang karam menelan asa. kekecewaan akan pemberitaan menyebar luas bagai api menyambar di daerah-daerah yang dibatalkan tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan yang diduga dilakukan segelintir pihak yang mengatasnamakan ‘kedekatan dengan KONI pusat’,” tegasnya..
Dirinya sangat menyesalkan apabila betul adanya pemberitaan tersebut, akan menunggu dan siap melaksanakan aksi demo apabila keputusan hanya dilakukan sepihak dan menuntut pihak Pemda. Dalam hal ini Pj. Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir untuk serius dan aktif serta turun tangan menyikapi pembatalan ini.
“Jangan mentang-mentang bukan orang Aceh Tenggara terus anda cuma diam, apabila tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini saya harap pak Syakir untuk mengundurkan diri dari Pj. Bupati Aceh Tenggara,” pintanya.
Carut marut penyelenggaraan PON Aceh-Sumut 2024 di Aceh khususnya diduga erat dengan pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan dalam hal melaksanakan proyek pembangunan venue dan sebagainya.
“Sudah bukan rahasia lagi “pemburu projek” Pasti gentayangan dengan berbagai cara dan akal untuk meraup keuntungan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Bahkan hingga sampai tersebar bahwa akan memboikot partai atau calon gubernur atau bupati/walikota yang akan bertarung di Pileg maupun Pilkada yang akan datang. Tidak terlepas kemungkinan Calon Presiden sekalipun akan menjadi imbas kekecewaan masyarakat,” tandasnya.
