Lhokseumawe, Baratapost.com – Pj Walikota Lhokseumawe, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA.Cd buka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Aceh. Diikuti ratusan peserta dari seluruh Inspektorat Kabupaten/kota di Aceh, rakor berlangsung di Aula Hotel Rajawali Lhokseumawe, Senin (21/08/23).
Dalam arahannya Pj Walikota Imran ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakor di Kota Lhokseumawe.
Pemeriksaan selama Semester I Tahun 2023 telah mengidentifikasi temuan dan masalah yang perlu segera ditangani oleh entitas yang diperiksa. Dalam pemutakhiran data yang dirilis ini, terdapat informasi tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
“Temuan utama yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan Semester I meliputi Masalah Pengelolaan Keuangan, masalah Ketidaksesuaian dalam Penggunaan Anggaran, dan masalah Administrasi”, sebut Dr. Imran.
Dari tiga temuan diatas, Pj Walikota mengajak secepatnya semua rekan di kantor Inspektorat se-Aceh untuk dapat menindaklanjuti dan diselesaikan, khususnya rekan Inspektorat Kota Lhokseumawe.
“Lakukan monitoring secara intensif, supaya dapat selesai dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan,” sambung Pj Walikota Lhokseumawe.
Pj Walikota menambahkan Inspektorat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan untuk audit.
“Makanya kalau tidak tau suatu masalah kita wajib bertanya, dan inspektorat akan membina. Kita yang harus proaktif melaksanakannya dibawah pengawasan inspektorat demi mewujudkan pemerintahan yang baik” tambah Imran.
Sementara itu, Inspektur Aceh Jamaluddin, SE, M.Si, Ak dalam sambutannya mengatakan ada beberapa entitas pemerintah daerah tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku dalam penggunaan anggaran, sehingga diperlukan tindakan korektif agar pengelolaan anggaran lebih efisien dan efektif.
Menurutnya, pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I tahun ini, merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah/kota.
