Kutacane, Baratapost.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh Tenggara, Sumardi, mengingatkan agar pejabat di daerah setempat, jangan mengadu domba sesama wartawan di bumi Sepakat Segenep. Penegasan tersebut disampaikan Sumardi, ditengah maraknya pemanfatan media online sebagai aksi bantah membantah satu media terhadap pemberitaann media lainnya di Aceh Tenggara.
” Aneh dan mengherankan melihat fenomena yang terjadi saat ini di Aceh Tenggara, satu media memberitakan tentang kritik sehat terkait kinerja Penjabat Bupati dan pejabat lainnya, namun ada media lain yang kerjanya membantah berita yang diterbitkan media lainnya,” ujar Sumardi kepada sejumlah media diruang kerjanya pada Selasa (18/04).
Padahal, berdasarkan kode etik dan etika jurnalistik, siapa yang membuat dan mempublikasikan berita mengkritik kinerja pejabat atau orang perorangan, maka media yang bersangkutan juga yang melakukan klarifikasi, bukan malah diklarifikasi melalui media abal- abal yang belum terverifikasi.
Bukti adanya upaya adu domba sesama wartawan di Aceh Tenggara itu diperkuat dengan pemberitaan tentang dugaan pungli open house ke pendopo Bupati yang dilakukan salah seorang istri Kepala Dinas. Namun, anehnya Pj Bupati Syakir melalui Kadis Kominfo, Zul fahmy, malah mengeluarkan dan membagikan pres realese pada wartawan media online, padahal klarifikasi tersebut seharusnya disampaikan pada media yang memuat berita dugaan pungli tersebut, bukan pada media atau wartawan yang tak pernah memberitakan dugaan kasus pungli istri pejabat tersebut.
Dari pres realese yang dibagikan Kadis Kominfo tersebut, jelas menunjukkan jika Pj Bupati tengah berupaya membungkam karya jurnalistik wartawan yang kritis dan yang telah telah lulus Uji kompetensi dan membenturkannya dengan wartawan dan media lainnya yang belum terverifikasi oleh dewan pers.
Agar tidak menimbulkan kegaduhan di dunia jurnalistik, kini menyusul semakin maraknya wartawan amat jibur dan media abal-abal yang hanya membantah berita media lain, Sumardi meminta Pj Bupati Syakir jangan membuat kebijakan yang aneh dan tak populer tersebut.
” Dari dahulu sesama jurnalis di Bumi Sepakat Segenep itu kompak dan tak pernah saling bantah membantah berita media lain, namun sejak Aceh Tenggara dipimpin Pj Bupati Syakir, wartawan dan media mulai terkotak- kotak,” sebut Sumardi.
Seraya berharap, kedepannya jangan ada lagi media bantah membantah dari media tertentu terhadap berita yang diterbitkan media lain, hal ini bertujuan agar tidak menjadi preseden buruk di dunia jurnalistik, alangkah bijaknya jika Pj Bupati Syakir menganggarkan dan membuat kegiatan bimtek atau kegiatan Uji Kompetensi Wartawan, agar lebih banyak lagi wartawan di Aceh Tenggara faham tentang etika dan kode etik jurnalistik serta bisa menambah ilmu jurnalistik dari pada harus bertugas membantah berita media lain tegas Ketua PWI Aceh Tenggara.
